Kali ini kita bahas bersama ya isu royalti musisi dari kacamata penulis. Alasan sederhananya karena belakangan banyak yang menyoroti isu ini.
Menariknya isu ini masih bergulir bertepatan dengan momen hari perayaan kemerdekaan. Maka izinkan penulis melihat kemerdekaan adalah sebuah kedaulatan. Lalu menguraikan tentang kedaulatan musisi berikut nuraninya terkait masalah ini.
Sudah saatnya mereka yang berkarya di negri ini berdaulat termasuk musisi dengan royaltinya. Ini adalah pandangan fundamental karena menyangkut harga-menghargai karya dengan sebenarnya.
Negara dan Regulasi Barunya
Pemerintah meregulasi atau mengeluarkan PP No. 24/2025 Meluncurkan sistem digital real-time untuk menarik royalti. Secara teknis tentu ini langkah maju.
Namun kebijakan di atas menuai kritik bahkan dari beragam musisi itu sendiri. “Urusan royalti ini bukan barang baru, tapi orang-orang (yang meregulasi) itu lagi — itu lagi.” Ujar Tompi Sang musisi kawakan negri ini.
Sang musisi di atas hanya ingin menegaskan tentang transparansi. Jikalaupun regulasinya baik, tapi yang menjadi persoalan selama ini banyak yang mengambil keuntungan dari isu kesejahteraan musisi melalui regulasi royalti ini.
Dimana letak merdekanya musisi?
Mereka yang sedang hajatan pernikahan dengan dana secukupnya bahkan kurang dikenakan royalti. Apakah seorang musisi bahagia dan senang menyaksikan hal ini?
Justru banyak musisi menggelengkan kepala. Satu sisi menjual isu kesejahteraan namun dipihak lain menindas rakyat kecil dan kurang mampu.
Royalti dengan regulasi semacam inikah untuk memerdekakan sekaligus memberi kesejahteraan bagi musisi? Raim Laode seorang musisi sekaligus seniman fenomal berasal dari Indonesia timur ini pun turut menaruh komentar.
Pencipta lagu komang ini (Raim Laode) pun berujar dengan tegas, “Sistem royalti ini harus transparan untuk semua”. Itu artinya, kemerdekaan bukan hanya milik yang besar, tapi juga musisi yang bertahan dengan idealismenya.
Peran Lembaga Regulasi Harus Bersih
Hemat penulis, APBN juga perlu terlibat turut memberikan sumbangsih dana yang nyata untuk mendukung musisi. Jangan rakyat kecil juga ditarik-tarik hingga tercekik akibat ulah aturan royalti ini.
Tidak perlu membentuk badan baru untuk mengganti yang sudah ada. Kita perlu memastikan lembaganya bersih dari berbagai kepentingan entah dari kepentingan partai politik hingga kepentingan kantong pribadi.
Orientasi kita jelas: musisi sejahtera, lembaga kredibel dan rakyat tidak jadi tumbal bulan-bulannya. Ini catatan penting bagi regulator dalam hal ini LMKN (Lembaga Menejemen Kolektif Nasional).
Peran Musisi Untuk Negara
Kita bisa melihat semua lebih jernih. Jangan pernah mengecilkan profesi apa pun. Termasuk musisi dalam hal ini, sebagai seniman.
Diplomat “budaya” sebuah negara itu adalah seniman. Musisi juga bisa menjadi senjata ampuh yang menggerakkan hati serta menjadi “aktor diplomasi” bangsa.
Bagaimana bisa? Kita jangan jauh-jauh mengambil contoh. Sederhananya, bahkan musik dan film K-Pop, Hollywood, dan Bollywood sudah lama menjadi senjata budaya yang “menyusup” ke dalam hati dan benak banyak negara di seluruh dunia.
Senerai Penutup: Musik dan Kemerdekaan untuk Semua
Pada abad 20 di Eropa dan Amerika, menyatukan budaya kopi (coffe shop) dengan musik dan pertunjukan budaya. Semoga ini menjadi gambaran jelas bahwa sejatinya musik itu instrumen menyatukan banyak hal.
Penulis yakin bahwa musisi (bahkan sebagian besar seniman) sepakat musik harusnya menyentuh akar rumput, singgah di telinga semua kalangan, termasuk masyarakat kecil sekalipun.
Sekali lagi, kesejahteraan milik semua. Mulai sekarang, biarkan musik memerdekakan musisi juga rakyatnya. Jangan justru menjadi beban buat kita!
Salam,
a.r 2025
Sebuah Persembahan: Sisipagi Media Group. Untuk kalian yang peduli penulis silahkan kunjungi laman berikut >>>>> Peduli Penulis
nb: Terbit sebagai Artikel Pilihan media Kompasiana pada 17 Agustus 2025
